MAFIA USAHA, LAWAN!
“MODAL nekat yang hanya mengandalkan semangat menghormati perdagangan bebas sama saja dengan menyerahkan tubuh kita untuk digebuki hingga babak belur.”
Itu adalah kalimat buntut editorial Media Indonesia edisi Senin 21 Desember 2009. Editorial itu ditulis dengan latar belakang niat Indonesia yang tetap ikut memenuhi komitmen untuk terlibat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan China mulai 1 Januari 2010.
Itu berarti mulai tahun 2010 ini pasar kita bakal kian dikepung oleh produk China, baik tekstil, buah-buahan, bumbu masak, maupun mainan anak-anak.
Lalu, apa salahnya dengan produk China, Media Indonesia bertanya? Di sinilah persoalannya. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini mutu produk China yang membanjiri pasar kita tidak jauh berbeda dengan produk dalam negeri, bahkan lebih buruk.
Produk China juga masih diragukan keamanannya bagi kesehatan. Selain itu, barang dari ‘Negeri Tirai Bambu’ itu kelewat murah, sehingga produk dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mati.
Saat ini hampir semua jenis produk China melenggang bebas masuk ke negeri ini. Padahal, pada era 1970-an produk China yang diimpor hanya produk yang tidak bisa dibuat di Indonesia.
Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China amat jelas bakal lebih menguntungkan China daripada negara-negara ASEAN, dan sangat jelas terutama sangat merugikan Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan saat ini saja ekspor kita ke China hanya 5,91%, sedangkan impornya mencapai 8,55%.
Kelak, ketika perdagangan bebas sudah dijalankan, diprediksi ekspor kita hanya naik 2,29% menjadi 8,20%. Tapi, sebaliknya impor kita dari China bakal naik 2,81% menjadi 11,37%. Merebaknya pesimisme itu lebih disebabkan belum mantapnya industri dalam negeri. Industri kita masih dibebani rupa-rupa masalah yang menyebabkan daya saing kita rendah.
Infrastruktur yang buruk, suku bunga bank yang masih tinggi, kurs rupiah yang tidak stabil, serta birokrasi yang berbelit-belit dan korup, semua itu menyebabkan produk Indonesia tidak bisa berbicara banyak.
Kita tidak punya basis yang kuat masuk ke pasar China. Kita juga tidak punya daya tahan yang hebat untuk membendung serbuan produk China. Sejujurnya Indonesia memaksakan diri masuk implementasi perdagangan bebas ASEAN-China.
Jika terus dipaksakan, ya itu tadi, “sama saja dengan menyerahkan tubuh kita untuk digebuki hingga babak belur.”
Soal gebuk menggebuk di negeri ini sebenarnya bukan barang baru. Celakanya yang jadi penggebuk adalah saudara sendiri dan yang jadi korban penggebukan hingga babak belur adalah para petani.
Setidaknya itulah “renungan” awal tahun 2010 yang disampaikan kawan saya, Heru K Wibawa lewat telepon hari Sabtu (2 Januari 2010).
Kawan saya yang satu ini sebelumnya berprofesi sebagai perwira polisi. Dia memutuskan menanggalkan pangkat dan jabatan, karena mengaku tidak sejahtera menjadi polisi, karena institusinya juga sering “menggebuk” anggota masyarakat yang mencari perlindungan hukum.
Dia kini menekuni dunia pertanian. Memasuki sektor ini, dia juga menemukan aksi gebuk yang ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat para petani semakin tidak berdaya. Ironisnya yang menggebuk petani adalah bangsa sendiri.
Bentuk penggebukan itu beraneka rupa, mulai dari soal monopoli distribusi pupuk, pengadaan bibit, hingga pengendalian harga yang ditentukan secara sepihak oleh pemodal besar. Celakanya lagi, semua itu melibatkan negara yang seharusnya melindungi petani.
Ujung dari aksi penggebukan ini, menurut Heru Wibawa, gampang ditebak, yaitu mematikan petani berikut produknya, sehingga pemodal besar leluasa mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain.
Mafia ternyata tidak hanya di dunia peradilan (hukum), tapi juga di bidang-bidang lain. Para peternak, menurut Heru, juga tidak bisa lagi leluasa beternak unggas, sebab diancam stigma flu burung. Suasana diciptakan sedemikian rupa, sehingga para peternak sangat menggantungkan kepada obat-obatan yang pastinya juga produk dari negara entah mana.
Para peternak pun akhirnya harus mengikuti apa yang dianjurkan petugas lapangan, seperti wajib melakukan vaksinasi bagi ternak-ternak mereka secara berkala. Ini jelas cost bagi para petani (peternak).
Sementara di langkah awal, ketergantungan para peternak ayam misalnya kepada produsen anak ayam (DOC) sangat tinggi. Harga DOC pun ditentukan secara sepihak oleh produsen. Kepada saya, Heru menginformasikan, harga DOC yang dipatok produsen yang dijual ke peternak tetap tinggi meskipun permintaan DOC tidak besar. Dalam kasus ini, hukum ekonomi tidak berlaku. Yang ada adalah hukum besi.
Tapi sebaliknya, ketika para peternak memproduksi ternaknya berlebih, harga kontan jatuh. Memberikan contoh, Heru menjelaskan, harga telur ayam di pasar sekarang Rp 9.000 per kilogram, padahal biaya produksinya Rp 12.000.
Ironisnya lagi, pemerintah tidak berbuat apa-apa melihat kondisi seperti itu. Heru memaklumi, penguasa sedang sibuk mempertahankan diri dalam rangka menyelamatkan harkat dan “kehormatan” dari serangan kasus Bank Century.
Lalu sampai kapan situasi itu berakhir? Heru menegaskan, tidak akan berakhir kecuali kita melawan rezim atau mafia usaha di sektor pertanian.
Caranya? Heru menyebut memberdayakan potensi atau teknologi temuan anak bangsa sendiri. Berkat ketekunannya, baru-baru ini Heru menemukan formula yang dinamakan Ponti.
Formula temuannya itu selain bisa digunakan untuk membudidayakan ayam organik, juga bisa dipakai untuk pupuk organik.
Dengan menggunakan Ponti — untuk sementara ini Heru memakainya untuk makanan ayam – ayam organik Heru tahan penyakit, masa panen lebih cepat, dan tidak perlu vaksinasi seperti yang dilakukan peternak lain. Flu burung juga tidak mempan merasuk ke tubuh ayam organik Ponti.
Banyak anak bangsa ini yang juga berhasil menemukan teknologi-teknologi baru di bidang pertanian dan peternakan. Temuan-temuan seperti inilah, yang menurut Heru, bisa dipakai untuk melawan birokrat-birokrat korup yang cuma mementingkan perutnya sendiri.
Jika memang sudah siap semuanya – termasuk memberdayakan para petani dan peternak bermodal kecil – Indonesia bisa saja ikut dalam program perdagangan bebas ASEAN-China.
Tapi jika situasinya masih seperti sekarang di mana pengusaha bermodal kuat bernafsu mematikan usaha kecil, jangan berharap Indonesia akan berjaya. Kabar terakhir, harga daging ayam di pasar sekarang ini Rp 10.000 per kilogram, padahal biaya produksi di tingkat peternak Rp 11.000. Lha, kalau begini, kapan manusia Indonesia bisa bertahan hidup?
Tidak berlebihan jika editorial Media Indonesia edisi Senin 4 Januari 2009 menulis: “Daya saing industri kita juga amat lemah akibat absennya strategi. Kalangan usaha dalam negeri selama ini berhadapan dengan banyak ketidakpastian, seperti tingginya suku bunga kredit, mahalnya listrik, hingga mengguritanya upeti dari birokrasi.”
Bukankah itu sama saja anak bangsa memakan anak bangsanya sendiri. Sampai kapan kita tega berbuat seperti ini?***